Pilihan

Politik untuk Siapa? Ketimpangan Sosial di Balik Gemerlap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Narwala.id – Indonesia kerap dipuji sebagai salah satu negara denganpertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di tengahketidakpastian global. Berbagai pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, serta capaian makroekonomi seringdijadikan indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelolanegara. Namun, di balik narasi optimistis tersebut, terdapatpertanyaan mendasar yang perlu diajukan: “apakahpertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruhlapisan masyarakat, atau hanya menguntungkan kelompoktertentu?” Pertanyaan ini penting karena keberhasilanpembangunan tidak semata-mata diukur dari angkapertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana hasilpembangunan mampu menciptakan keadilan sosial bagiseluruh warga negara. Secara statistik, kondisi kemiskinan di Indonesia memang menunjukkan tren yang membaik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada September 2024 tingkatkemiskinan Indonesia berada pada angka 8,57 persen atausekitar 24,06 juta jiwa, mengalami penurunan dibandingkanperiode sebelumnya. Namun demikian, angka tersebut masihmenunjukkan bahwa puluhan juta warga Indonesia hidupdalam kondisi rentan secara ekonomi.…

Politik untuk Siapa? Ketimpangan Sosial di Balik Gemerlap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Narwala.id – Indonesia kerap dipuji sebagai salah satu negara denganpertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di tengahketidakpastian global. Berbagai pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, serta capaian makroekonomi seringdijadikan indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelolanegara. Namun, di balik narasi optimistis tersebut, terdapatpertanyaan mendasar yang perlu diajukan: “apakahpertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruhlapisan masyarakat, atau hanya menguntungkan kelompoktertentu?” Pertanyaan ini penting karena keberhasilanpembangunan tidak semata-mata diukur dari angkapertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana hasilpembangunan mampu menciptakan keadilan sosial bagiseluruh warga negara. Secara statistik, kondisi kemiskinan di Indonesia memang menunjukkan tren yang membaik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada September 2024 tingkatkemiskinan Indonesia berada pada angka 8,57 persen atausekitar 24,06 juta jiwa, mengalami penurunan dibandingkanperiode sebelumnya. Namun demikian, angka tersebut masihmenunjukkan bahwa puluhan juta warga Indonesia hidupdalam kondisi rentan secara ekonomi. Selain itu, tingkatkemiskinan di wilayah perdesaan masih jauh lebih tinggidibandingkan wilayah perkotaan, yang mengindikasikanbahwa hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata. (Badan Pusat Statistik Indonesia) Di sisi lain, persoalan yang lebih kompleks bukan hanyakemiskinan, melainkan ketimpangan sosial. BPS mencatatbahwa rasio gini Indonesia pada Maret 2025 berada pada angka 0,375 dan kemudian menurun menjadi 0,363 pada September 2025. Meskipun menunjukkan perbaikan, angkatersebut masih mengindikasikan adanya kesenjangandistribusi pendapatan dan pengeluaran di masyarakat. Bahkanberdasarkan ukuran Bank Dunia, kelompok 40 persenpenduduk terbawah hanya menikmati sekitar 18-19 persendari total pengeluaran nasional. Artinya, pertumbuhanekonomi yang terjadi belum sepenuhnya menghasilkandistribusi kesejahteraan yang setara. (Badan Pusat StatistikIndonesia) Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif konfliksosial dari Karl Marx. Marx berpendapat bahwa dalammasyarakat kapitalis, distribusi sumber daya ekonomicenderung terkonsentrasi pada kelompok yang memilikimodal dan kekuasaan ekonomi, sedangkan kelompok pekerjahanya memperoleh sebagian kecil dari nilai yang merekahasilkan (Marx, 1867). Pada kondisi Indonesia sendiri, teoriini masih relevan untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhanekonomi sering kali lebih banyak dinikmati oleh pemilikmodal besar, korporasi, maupun kelompok ekonomi atasdibandingkan masyarakat miskin dan kelas pekerja. Ketika investasi meningkat dan pembangunan berlangsung masif, manfaat ekonomi tidak selalu mengalir secara proporsionalkepada masyarakat yang berada di lapisan bawah. Selain itu, teori stratifikasi sosial dari Max Weber menjelaskan bahwa ketimpangan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh akses yang berbeda terhadapkekuasaan dan status sosial (Weber, 1922). Sedangkan pada realitasnya sendiri di Indonesia, akses terhadap pendidikanberkualitas, pelayanan kesehatan, peluang kerja formal, bahkan akses politik masih sangat dipengaruhi oleh latarbelakang sosial ekonomi seseorang. Akibatnya, masyarakatyang telah berada dalam posisi menguntungkan cenderungmemiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan bahkanmeningkatkan status sosialnya, sementara kelompok miskin menghadapi hambatan struktural untuk keluar dari lingkarankemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalanketimpangan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkanjuga masalah politik. Politik seharusnya menjadi instrumenuntuk menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adilmelalui kebijakan publik. Akan tetapi, dalam praktiknya, kebijakan pembangunan sering kali lebih berorientasi pada pertumbuhan dibandingkan pemerataan. Infrastrukturmemang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pembangunan fisik tidak akan otomatis menyelesaikanpersoalan ketimpangan apabila tidak diiringi denganpeningkatan kualitas pendidikan, perlindungan tenaga kerja, reformasi agraria, serta perluasan akses ekonomi bagikelompok rentan. Dalam perspektif sosiologi politik, keadaan seperti inidapat dipahami melalui konsep power elite yang dikemukakanoleh C. Wright Mills (1956). Mills menjelaskan bahwakeputusan-keputusan penting dalam masyarakat modern sering kali dipengaruhi oleh kelompok elite yang memilikikekuatan ekonomi, politik, dan birokrasi. Dan padapembangunan di Indonesia sendiri, terdapat kekhawatiranbahwa arah kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan kelompok yang memiliki akses terhadapkekuasaan dibandingkan kebutuhan masyarakat akar rumput. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya bersifat inklusifberpotensi menghasilkan ketimpangan baru. Lebih jauh lagi, keberhasilan menurunkan angkakemiskinan tidak boleh membuat pemerintah mengabaikanmunculnya kelompok masyarakat rentan. Banyak keluargayang secara statistik tidak lagi tergolong miskin, tetapi masihsangat rentan terhadap guncangan ekonomi seperti kenaikanharga kebutuhan pokok, pemutusan hubungan kerja, ataukrisis kesehatan….

Polsek Bojong Laksanakan Penanaman Jagung Hibrida, Wujud Nyata Dukungan Polri terhadap Program Ketahanan Pangan Nasional

Narwala.id – Pandeglang – Dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia khususnya pada sektor penguatan ketahanan pangan nasional, jajaran Polsek Bojong, Polres Pandeglang melaksanakan kegiatan penanaman jagung hibrida yang berlokasi di Kp. Kadupayung, Desa Mekarsari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, pada Selasa (16/06/2026) mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak…

Tokoh Muda Pandeglang Sebut MBG Solusi Gizi dan Penggerak Ekonomi Lokal

PANDEGLANG – Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang datang dari tokoh muda Pandeglang, Ahmad Syafaat, yang menilai program tersebut harus dipandang sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar kebijakan sosial yang bersifat jangka pendek. Dalam keterangannya kepada awak media, Ahmad Syafaat mengatakan bahwa keberhasilan suatu bangsa tidak…

Mulai Cair 8 Juni 2026, Gaji Ke-13 Jadi Bukti Kepedulian Bupati Dewi Setiani untuk ASN dan Ekonomi Pandeglang

Pandeglang – Pemerintah Kabupaten Pandeglang mulai mencairkan gaji ke-13 bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 8 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi bukti nyata komitmen dan kepedulian Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, terhadap kesejahteraan pegawai sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pencairan gaji ke-13 merupakan hak ASN yang sangat dinantikan, terutama untuk membantu memenuhi berbagai…

HCMA dan BPJPH Banten Perkuat Literasi Sertifikasi Halal untuk UMKM dan Masyarakat

Narwala.id – Serang – Halal Center Mathla’ul Anwar (HCMA) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Perwakilan Banten sukses menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan masyarakat umum. Kegiatan yang berlangsung di MOS Serang ini bertujuan mempercepat akselerasi program wajib halal sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem Jaminan Produk Halal (JPH). Direktur…

Kasus Hukum Ahmad Mursidi Bergulir, AMIRA dan GWI Nilai Langkah Mutasi Bupati Sudah Tepat

Narwala.id – Pandeglang- Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) dan Dewan Pengurus Cabang Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Pandeglang menyampaikan Apresiasi kepada Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani yang telah Memutasi Kepala DPMPTSP Pandeglang Ahmad Mursidi yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, untuk mempermudah proses penyidikan, walau sudah…

Gugatan Muktamar Mathla’ul Anwar Dinilai Cacat Logika dan Prosedur

SERANG, NARWALA.ID – Tim kuasa hukum pihak tergugat dalam perkara gugatan hasil Muktamar XXI Mathla’ul Anwar menilai argumentasi yang diajukan penggugat, Andi Yudi Hendriyawan, memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Menurut mereka, penggugat tetap mengikuti seluruh tahapan pemilihan hingga proses pemungutan suara selesai sebelum akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Kuasa hukum tergugat, Arif Kirdiat, menyatakan bahwa apabila…

Dugaan Kekerasan Seksual di UIN SMH Banten Tuai Kecaman dari Pengurus Pusat SEMA PTKIN Se-Indonesia

Narwala.id – Serang – Pengurus Pusat Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PP SEMA PTKIN) Se-Indonesia Perwakilan UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten mengecam keras dugaan kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang demisioner Duta UIN SMH Banten berinisial AAA terhadap sejumlah korban. Perwakilan PP SEMA PTKIN Se-Indonesia UIN SMH Banten, Abdul Wahid…

Sidang Gugatan Muktamar MA Berlanjut, Badan Otonom Beri Dukungan

SERANG, NARWALA.ID – Forum Silaturahmi Badan Otonom Mathla’ul Anwar tingkat pusat menyatakan dukungan terhadap langkah hukum yang ditempuh H. Andi Yudi Hendriyawan terkait hasil Muktamar XXI Mathla’ul Anwar yang diselenggarakan di Serang pada April 2026 lalu. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk sikap organisasi terhadap proses muktamar yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan prosedural yang perlu…