SERANG, NARWALA.ID – Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) melakukan peninjauan kawasan Pantai Utara (Pantura) Kecamatan Kasemen, Kota Serang, sebagai tindak lanjut pembahasan perlindungan pesisir Pantura Jawa dan pengembangan kawasan industri bersama Walikota Serang.
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Kepala II BOPPJ, Suhajar Diantoro, bersama jajaran deputi dan tenaga ahli BOPPJ. Dalam kesempatan itu, Suhajar menyampaikan bahwa perlindungan kawasan Pantura Jawa menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena menyangkut keselamatan jutaan masyarakat serta keberlangsungan pusat ekonomi nasional.
“Alhamdulillah beberapa waktu lalu Pak Walikota berkunjung ke BOPPJ. Sebelumnya juga ada rapat koordinasi yang dipimpin Pak AHY selaku Menko Infrastruktur untuk mengkoordinasikan pusat dan daerah, baik kementerian lembaga maupun gubernur, bupati dan walikota,” ujar Suhajar kepada awak media, Jum’at (22 Mei 2026).
Menurutnya, rapat tersebut membahas perencanaan tanggul laut sebagai langkah mitigasi menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut di sepanjang Pantura Jawa.Ia menjelaskan, sejumlah wilayah di Pantura Jawa saat ini telah mengalami kerusakan lingkungan cukup serius.
Salah satunya kawasan Sayung, Demak, Jawa Tengah yang mengalami penurunan muka tanah sangat cepat disertai kenaikan permukaan laut secara perlahan namun konsisten.
“Permukaan tanahnya turun lebih besar, sementara air laut terus naik. Karena itu seluruh daerah Pantai Utara Jawa menghadapi persoalan yang sama. Muka tanah turun, air laut naik, dan banjir rob datang,” katanya.
Suhajar mengatakan, kondisi tersebut akan semakin parah ketika banjir rob datang bersamaan dengan hujan deras. Akibatnya, banjir tahunan di kawasan Pantura menjadi persoalan yang terus berulang dan mengancam kehidupan masyarakat.
Meski demikian, ia menyebut kondisi eksisting Kota Serang saat ini masih relatif lebih baik dibanding sejumlah wilayah lain di Pantura Jawa.
“Beruntung Kota Serang hari ini belum separah daerah-daerah tadi. Tetapi ancaman itu tetap harus diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah memperkirakan wilayah seperti Sayung Demak akan mengalami genangan lebih luas dalam 30 tahun mendatang apabila tidak dilakukan langkah perlindungan secara serius.
“Kalau pemerintah tidak mengambil langkah, maka daerah yang terendam air laut akan semakin besar. Kementerian Ekonomi menghitung kerugian aset tanah yang kini tak bisa dipakai lagi karena terendam air laut mencapai sekitar Rp5.000 triliun,” jelasnya.
Selain mengancam permukiman warga, persoalan pesisir Pantura Jawa juga dinilai berdampak besar terhadap sektor ekonomi nasional. Suhajar menyebut sekitar 17 juta masyarakat di Pantura Jawa terdampak langsung ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah.
“Di sepanjang Pantura Jawa ada sekitar 50 juta penduduk, dan kurang lebih 17 juta orang terdampak langsung persoalan ini,” katanya.
Tak hanya itu, kawasan Pantura Jawa juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan industri nasional. Kawasan industri dari Serang hingga Gresik disebut menyumbang hampir 28 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“Kalau PDB kita sekitar Rp22 ribu triliun, maka kawasan industri Pantura Jawa menyumbang lebih dari Rp7.000 triliun setiap tahun,” ujarnya.
Menurut Suhajar, apabila perlindungan pesisir tidak dilakukan, maka ancaman terhadap ekonomi nasional akan semakin nyata. Produksi barang dan jasa dari kawasan industri di Pantura Jawa dapat terganggu secara bertahap akibat banjir dan kerusakan lingkungan.
“Bayangkan kalau pemerintah tidak melakukan proteksi terhadap bencana di Pantura Jawa. Maka Rp7.000 triliun kontribusi ekonomi itu akan terancam, dan jutaan rakyat juga akan kehilangan tempat tinggalnya,” tegasnya.
Karena itu, lanjut Suhajar, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan perlindungan Pantura Jawa sebagai agenda strategis nasional. Program tersebut mencakup pembangunan proteksi pesisir dan penguatan infrastruktur di berbagai wilayah Pantura.
Ia menyebut cakupan wilayah penanganan membentang dari Kabupaten dan Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Jakarta Utara, Bekasi, Cirebon, Brebes, Semarang, Demak, hingga kawasan Pantura Jawa Timur seperti Lamongan dan Gresik.
“Seluruhnya membentang di lima provinsi, lima kota dan sekitar 20 kabupaten yang menjadi bagian dari kawasan Pantura Jawa,” katanya.
