narwala.id. PANDEGLANG– Pada Kamis, 12 Mei 2025, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang mengumumkan rencananya untuk menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 16 Juni 2025, di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Banten. Aksi tersebut ditujukan sebagai bentuk penolakan tegas terhadap dua persoalan penting yang dianggap mencerminkan kurangnya transparansi serta adanya indikasi penyimpangan dalam institusi kepolisian daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Moh Ilham, mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa ini dipicu oleh terhambatnya realisasi program penanaman jagung yang berlokasi di wilayah Mogana, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Program yang digagas sejak Januari 2025 tersebut dikelola oleh PT BIBO dan diketahui melibatkan langsung Kepolisian Daerah Banten dalam pelaksanaannya. Namun hingga kini, program tersebut tidak menunjukkan perkembangan signifikan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan efektivitas pelaksanaannya.
“Penanaman jagung oleh Polda Banten kami nilai tidak memberikan manfaat yang jelas. Seharusnya program ini dijadikan upaya nyata untuk menopang ketahanan pangan nasional, bukan sekadar ajang formalitas belaka. Buktinya, lokasi penanaman dan hasil panen tidak jelas, ini cenderung menjadi bentuk pembodohan publik,” ujar Ilham.
HMI menilai ketidakjelasan ini sebagai indikasi lemahnya perencanaan dan pengawasan, serta mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut. Menurut Ilham, hal ini juga harus menjadi bahan introspeksi institusional bagi Polri, khususnya di jajaran Polda Banten. Tak hanya itu, HMI juga menyoroti insiden kebakaran gedung Mapolda Banten yang terjadi beberapa bulan lalu. Mereka mendesak agar Polda Banten secara terbuka mengungkap penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya dokumen penting yang ikut hangus terbakar.
“Kami khawatir bukan hanya bangunannya yang terbakar, tapi juga dokumen-dokumen penting terkait penanganan kasus hukum maupun laporan dari masyarakat. Jika hal ini benar, maka ini adalah kemunduran serius dalam akuntabilitas lembaga,” ujar Ilham.
Dalam pernyataan akhirnya, HMI mendesak Kapolda Banten untuk mengusut tuntas dua persoalan tersebut dan membuka informasi secara transparan kepada publik. Jika Kapolda tidak mampu menyelesaikannya secara profesional dan terbuka, HMI menyatakan akan meminta Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Banten dari jabatannya.
“Kami tidak ingin institusi penegak hukum kehilangan kepercayaan publik. Bila tidak ada penyelesaian konkret, maka Kapolri harus segera bertindak tegas dengan mencopot Kapolda Banten,” tutup Ilham.
Ilham menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketika sebuah institusi seperti kepolisian terlibat dalam program yang tidak transparan atau bermasalah, hal itu bisa memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan dari masyarakat.
