Politik untuk Siapa? Ketimpangan Sosial di Balik Gemerlap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Bagikan

Narwala.id – Indonesia kerap dipuji sebagai salah satu negara denganpertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di tengahketidakpastian global. Berbagai pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, serta capaian makroekonomi seringdijadikan indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelolanegara. Namun, di balik narasi optimistis tersebut, terdapatpertanyaan mendasar yang perlu diajukan: “apakahpertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruhlapisan masyarakat, atau hanya menguntungkan kelompoktertentu?” Pertanyaan ini penting karena keberhasilanpembangunan tidak semata-mata diukur dari angkapertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana hasilpembangunan mampu menciptakan keadilan sosial bagiseluruh warga negara. Secara statistik, kondisi kemiskinan di Indonesia memang menunjukkan tren yang membaik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada September 2024 tingkatkemiskinan Indonesia berada pada angka 8,57 persen atausekitar 24,06 juta jiwa, mengalami penurunan dibandingkanperiode sebelumnya. Namun demikian, angka tersebut masihmenunjukkan bahwa puluhan juta warga Indonesia hidupdalam kondisi rentan secara ekonomi. Selain itu, tingkatkemiskinan di wilayah perdesaan masih jauh lebih tinggidibandingkan wilayah perkotaan, yang mengindikasikanbahwa hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata. (Badan Pusat Statistik Indonesia) Di sisi lain, persoalan yang lebih kompleks bukan hanyakemiskinan, melainkan ketimpangan sosial. BPS mencatatbahwa rasio gini Indonesia pada Maret 2025 berada pada angka 0,375 dan kemudian menurun menjadi 0,363 pada September 2025. Meskipun menunjukkan perbaikan, angkatersebut masih mengindikasikan adanya kesenjangandistribusi pendapatan dan pengeluaran di masyarakat. Bahkanberdasarkan ukuran Bank Dunia, kelompok 40 persenpenduduk terbawah hanya menikmati sekitar 18-19 persendari total pengeluaran nasional. Artinya, pertumbuhanekonomi yang terjadi belum sepenuhnya menghasilkandistribusi kesejahteraan yang setara. (Badan Pusat StatistikIndonesia) Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif konfliksosial dari Karl Marx. Marx berpendapat bahwa dalammasyarakat kapitalis, distribusi sumber daya ekonomicenderung terkonsentrasi pada kelompok yang memilikimodal dan kekuasaan ekonomi, sedangkan kelompok pekerjahanya memperoleh sebagian kecil dari nilai yang merekahasilkan (Marx, 1867). Pada kondisi Indonesia sendiri, teoriini masih relevan untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhanekonomi sering kali lebih banyak dinikmati oleh pemilikmodal besar, korporasi, maupun kelompok ekonomi atasdibandingkan masyarakat miskin dan kelas pekerja. Ketika investasi meningkat dan pembangunan berlangsung masif, manfaat ekonomi tidak selalu mengalir secara proporsionalkepada masyarakat yang berada di lapisan bawah. Selain itu, teori stratifikasi sosial dari Max Weber menjelaskan bahwa ketimpangan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh akses yang berbeda terhadapkekuasaan dan status sosial (Weber, 1922). Sedangkan pada realitasnya sendiri di Indonesia, akses terhadap pendidikanberkualitas, pelayanan kesehatan, peluang kerja formal, bahkan akses politik masih sangat dipengaruhi oleh latarbelakang sosial ekonomi seseorang. Akibatnya, masyarakatyang telah berada dalam posisi menguntungkan cenderungmemiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan bahkanmeningkatkan status sosialnya, sementara kelompok miskin menghadapi hambatan struktural untuk keluar dari lingkarankemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalanketimpangan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkanjuga masalah politik. Politik seharusnya menjadi instrumenuntuk menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adilmelalui kebijakan publik. Akan tetapi, dalam praktiknya, kebijakan pembangunan sering kali lebih berorientasi pada pertumbuhan dibandingkan pemerataan. Infrastrukturmemang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pembangunan fisik tidak akan otomatis menyelesaikanpersoalan ketimpangan apabila tidak diiringi denganpeningkatan kualitas pendidikan, perlindungan tenaga kerja, reformasi agraria, serta perluasan akses ekonomi bagikelompok rentan. Dalam perspektif sosiologi politik, keadaan seperti inidapat dipahami melalui konsep power elite yang dikemukakanoleh C. Wright Mills (1956). Mills menjelaskan bahwakeputusan-keputusan penting dalam masyarakat modern sering kali dipengaruhi oleh kelompok elite yang memilikikekuatan ekonomi, politik, dan birokrasi. Dan padapembangunan di Indonesia sendiri, terdapat kekhawatiranbahwa arah kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan kelompok yang memiliki akses terhadapkekuasaan dibandingkan kebutuhan masyarakat akar rumput. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya bersifat inklusifberpotensi menghasilkan ketimpangan baru. Lebih jauh lagi, keberhasilan menurunkan angkakemiskinan tidak boleh membuat pemerintah mengabaikanmunculnya kelompok masyarakat rentan. Banyak keluargayang secara statistik tidak lagi tergolong miskin, tetapi masihsangat rentan terhadap guncangan ekonomi seperti kenaikanharga kebutuhan pokok, pemutusan hubungan kerja, ataukrisis kesehatan….

TURUNKAN WAREK III UIN SMH BANTEN ATAU BUBARKAN ANAK HARAM KPU-M DAN BAWASLU

Bagikan

Narwala.id – Kota Serang – Aroma busuk tercium dari balik gedungrektorat UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten. Kampus yang seharusnya menjadi episentrum intelektual dan laboratorium demokrasi kini tengah mengalami krisislegitimasi yang akut. Polemik ini berpusat pada satu titik: dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang dinilai telahmenghancurkan tatanan demokrasi…

Rakyat Disuruh Hemat, Pejabat Pesta Anggaran?

Bagikan

Kami, masyarakat Kabupaten Pandeglang, menyatakan kekecewaan dan kemarahan yang mendalam terhadap sikap para pejabat daerah yang terus berlindung di balik narasi “efisiensi” dan “keterbatasan anggaran” setiap kali rakyat menuntut perbaikan jalan dan infrastruktur dasar. Bupati, Wakil Bupati, serta DPRD Kabupaten Pandeglang berulang kali menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah tidak memungkinkan untuk percepatan pembangunan. Namun di…

QUO VADIS MATHLA’UL ANWAR: Antara Keterbukaan dan Ketidaksengajaan

Bagikan

Sebuah Catatan Pinggir Menuju Muktamar XXIOcit Abdurrosyid Siddiq narwala.id – Rabu pagi ini (11 Februari 2026), kopi hitam di meja saya terasa lebih pekat dari biasanya. Bukan karena takarannya, tapi karena pikiran saya sedang melayang jauh, melintasi batas waktu dan geografi: dari Binuangeun Wanasalam Lebak Banten, mundur ribuan tahun ke Jalan Appian, Roma. Penyebabnya sederhana:…

NDP sebagai Arah Gerak Kader HMI di Era Perubahan

Bagikan

Oleh : Naseh al-Aziiz (Badko Jabodetabeka-Banten) Narwala.id. Jakarta – Internalisasi Nilai Dasar Perjuangan (NDP) bukan sekadar agenda dalam proses perkaderan, melainkan merupakan upaya membentuk jati diri kader HMI yang paling mendasar. Dalam penyelenggaraan Advance Training LK III yang menghadirkan Dr. Zezen Zainal Muttaqin, S.H.I., LL.M., S.J.D., pemaknaan ulang terhadap NDP menjadi semakin relevan. Hal ini…

SportArtCular 2025 BRI BO Labuan: Ajang Kompetisi, Kolaborasi, dan Perayaan Bersama

Bagikan

Narwala.id. Dalam rangka mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan semangat sportivitas di lingkungan kerja, BRI BO Labuan kembali menggelar rangkaian kegiatan SportArtCular 2025. Tahun ini, kegiatan juga menjadi bagian dari perayaan HUT BRI ke-130, sehingga suasananya berlangsung lebih meriah dan penuh antusiasme. Agenda tahunan ini diikuti oleh seluruh pekerja Cabang Labuan dan Unit Supervisi dengan total enam…

Santri sebagai Penjaga Nilai Ketuhanan dalam Dunia yang Serba Cepat

Bagikan

narwala.id. Tepat pada tahun 2015 hari santri nasional disahkan, melalui Keppres Nomor 22 tahun 2015, maka setiap tanggal 22 Oktober, bangsa ini memperingatinya. Penetapan ini bertujuan untuk mengenang dan menghargai peran besar para santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebuah momentum yang bukan hanya seremonial belaka, tetapi refleksi mendalam tentang eksistensi santri di tengah…

Analisi Film I, Daniel Blake, (2016) Dalam Perspektif Sosiologi Pembangunan

Bagikan

Narwala.id – Film I, Daniel Blake (2016) karya sutradara Ken Loach merupakan potret sosial yang menggambarkan sisi kelam dari sistem kesejahteraan modern. Melalui kisah seorang pria pekerja keras yang terjebak dalam birokrasi negara, film ini mengkritik kegagalan negara kesejahteraan (welfare state) dalam menjamin keadilan sosial.  Tokoh utama, Daniel Blake, adalah seorang tukang kayu berusia 59 tahun di Newcastle,…

Hari Santri, Milik Seluruh Umat Islam Indonesia, Bukan Milik Ormas Tertentu

Bagikan

Narwala.id. Setiap tanggal 22 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap peran besar para santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penetapan ini diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, sebuah keputusan yang memiliki makna historis dan moral yang sangat mendalam….

Bukan NU, Bukan Muhammadiyah, Inilah Mathla’ul Anwar

Bagikan

Narwala.id- Dalam sejarah panjang Islam Indonesia, dua nama besar kerap mendominasi narasi keislaman nasional, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini memang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa, baik dari segi pendidikan, sosial, maupun politik. Namun, di antara dua kutub besar tersebut, sesungguhnya terdapat ormas Islam yang tak kalah penting dan lebih tua…