Kesultanan Banten merupakan salah satu entitas politik Islam terpenting di Nusantara yang berdiri pada abad ke-16. Keberadaannya menandai fase transformasi besar dalam lanskap kekuasaan dan keagamaan di Jawa bagian barat. Namun, pembacaan atas sejarah berdirinya Banten sering kali terjebak pada narasi-narasi keagamaan semata, tanpa menelusuri secara utuh dimensi politik maritim dan geopolitik regional yang turut membentuk fondasinya.
Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah ini merupakan bagian dari Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran. Pelabuhan Banten Girang dan Sunda Kalapa menjadi titik-titik penting dalam jaringan perdagangan internasional, menghubungkan wilayah Jawa Barat dengan pedagang dari Gujarat, Persia, Tiongkok, dan Eropa. Komoditas utama dari wilayah ini adalah lada, yang menjadi barang dagangan strategis dalam perdagangan global.
Namun demikian, posisi strategis tersebut justru menjadikan wilayah pesisir barat Jawa sebagai sasaran ekspansi kekuatan Islam dari wilayah utara Jawa. Kesultanan Demak dengan dukungan ulama dan penguasa lokal yang telah memeluk Islam memandang pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Sunda sebagai titik strategis yang harus dikuasai, baik untuk kepentingan dakwah maupun dominasi ekonomi.
Islamisasi wilayah pesisir barat Jawa tidak dapat dilepaskan dari peran Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah), salah satu tokoh utama dalam jaringan Walisongo. Melalui pendekatan diplomatik, pernikahan politik, dan jaringan dagang, Islam masuk ke masyarakat pesisir secara perlahan namun efektif. Setelah mendirikan Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati bersekutu dengan Demak dalam upaya memperluas pengaruh Islam hingga ke Banten.
Pada tahun 1527, pasukan gabungan Cirebon-Demak berhasil merebut pelabuhan Sunda Kalapa (yang kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta) dan wilayah Banten dari Kerajaan Sunda. Peristiwa ini menandai titik balik Sejarah terputusnya pengaruh Hindu-Buddha di wilayah tersebut dan lahirnya pusat-pusat kekuasaan baru yang berlandaskan Islam.
Setelah penguasaan militer dan dakwah awal dilakukan, Sunan Gunung Jati menempatkan putranya, Maulana Hasanuddin, sebagai penguasa di Banten. Dalam beberapa sumber, ia disebut memerintah sejak 1552 sebagai Sultan pertama Kesultanan Banten. Maulana Hasanuddin tidak hanya membangun struktur pemerintahan, tetapi juga memperkuat legitimasi religius dan ekonomi dari kekuasaan baru ini. Ia membangun masjid, institusi keagamaan, serta menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa asing.
Kekuasaan Banten dibangun dengan pondasi ganda, Islam sebagai dasar ideologi dan hukum, serta perdagangan sebagai sumber ekonomi dan kekuatan politik. Dengan demikian, Kesultanan Banten bukan sekadar entitas keagamaan, melainkan juga kerajaan dagang yang aktif dalam percaturan ekonomi global.
Kesultanan Banten segera menjelma menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Asia Tenggara. Letaknya yang strategis di Selat Sunda menjadikannya simpul antara perdagangan Asia dan dunia Islam. Lada Banten menjadi komoditas utama yang menarik perhatian para pedagang Arab, India, Persia, Tiongkok, dan Eropa. Kesultanan ini juga menerapkan kebijakan terbuka terhadap pedagang asing, termasuk Portugis dan Belanda meskipun hubungan dengan VOC kelak berkembang menjadi konflik bersenjata.
Politik maritim Banten didasarkan pada kendali atas jalur laut dan pelabuhan, serta pengelolaan hubungan diplomatik dan dagang dengan berbagai kekuatan luar. Hal ini menunjukkan bahwa Kesultanan Banten memahami dengan baik dinamika geopolitik regional dan global pada masanya. Dalam konteks inilah, peran Islam sebagai kekuatan budaya dan politik tidak dapat dipisahkan dari strategi dagang dan diplomasi luar negeri.
Sejarah berdirinya Kesultanan Banten mencerminkan sintesis yang khas antara dakwah Islam dan kecerdasan geopolitik. Proses islamisasi tidak berjalan dalam ruang hampa, tetapi bergerak seiring dengan kebutuhan menguasai ruang-ruang strategis ekonomi. Islam masuk melalui jalur damai, diplomasi, dan perdagangan, lalu berkembang menjadi kekuasaan yang sah dan dihormati.
