narwala.id – Kitakyushu, Jepang – Dosen Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Mohammad Zen, turut ambil bagian sebagai pembicara dalam ajang bergengsi International Conference on Strategic and Global Studies 2025 yang digelar pada 19–20 Juli 2025 di Kitakyushu, Jepang.
Konferensi ini mengangkat tema “Development Transition And Social Change In Japan And Asia: Building Sustainability, Innovation, & Global Partnerships For A Thriving Future,” dan mempertemukan para akademisi, pembuat kebijakan, serta praktisi industri dari berbagai negara untuk mendiskusikan isu-isu strategis seputar pembangunan berkelanjutan dan transformasi sosial di kawasan Asia.
Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara School of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia (SSGS UI) dan Kyushu International University, Jepang. Selain itu, konferensi juga melibatkan tim dari proyek penelitian Kakenhi MEXT di bawah Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) dengan tajuk “Standardization of Halal Standards and the Dynamics of Diversity in the Global Era,” yang dipimpin oleh Prof. Satomi Ohgata dari Kyushu International University.
Dalam forum ini, Mohammad Zen membawakan makalah berjudul “The Development of Indonesia’s Halal Certification: Connection and Divergences in Southeast Asia.” Ia memaparkan bagaimana Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memainkan peran strategis dalam membentuk sistem sertifikasi halal yang kredibel dan berdaya saing global.
Zen, yang juga menjabat sebagai Ketua I Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, menekankan bahwa transformasi dari sistem sukarela berbasis komunitas menuju sistem wajib yang diatur negara melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan langkah monumental dalam sejarah tata kelola halal Indonesia.
Berbeda dengan pendekatan terpusat Malaysia melalui JAKIM, Indonesia mengadopsi model desentralisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, ulama melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) independen. Model ini mencerminkan karakter pluralistik dalam sistem tata kelola di Indonesia, meskipun menghadirkan tantangan dalam hal konsistensi dan harmonisasi implementasi.
Dalam paparannya, Zen juga mengulas peran Indonesia dalam forum-forum internasional seperti SMIIC (Standards and Metrology Institute for Islamic Countries), serta upaya Indonesia mendorong penyelarasan standar halal global melalui kerangka mutual recognition (saling pengakuan).
Ia menyoroti bahwa fragmentasi standar antarnegara menyebabkan biaya transaksi yang tinggi serta ketidakpastian dalam rantai pasok halal internasional. Oleh karena itu, harmonisasi standar menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi logistik dan perlindungan konsumen Muslim global.
Melalui pendekatan analisis komparatif, Zen menunjukkan pola konvergensi dan perbedaan sistem halal di Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, dan Thailand, serta negara lain seperti Arab Saudi dan Turki. Ia juga memaparkan peta jalan strategis Indonesia menuju pusat halal dunia, mencakup pengembangan kawasan industri halal, digitalisasi sertifikasi, penguatan sektor pariwisata halal, dan diplomasi halal internasional.
Konferensi ini juga menghadirkan sejumlah tokoh terkemuka dalam bidang pertumbuhan ekonomi, pembangunan internasional, dan inovasi kebijakan dari berbagai negara. Diskusi dan pertukaran gagasan dalam forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.
Keikutsertaan aktif dosen UNMA Banten dalam forum internasional ini menjadi bukti kontribusi nyata perguruan tinggi daerah dalam percaturan ilmu pengetahuan global, serta memperkuat posisi UNMA Banten dalam jaringan kerja sama akademik internasional yang strategis.
