Narwala.id. Pandeglang — Pusat Kajian dan Riset Masyarakat (PURMA) menilai kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Dewi–Iing, sepanjang tahun 2025 menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pemberdayaan masyarakat.
Penilaian tersebut disampaikan Direktur PURMA, Ahmad Syafaat, berdasarkan kajian kebijakan daerah, pemantauan kinerja layanan dasar, capaian pembangunan sektoral, serta analisis dinamika birokrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang selama 10 bulan 9 hari masa kepemimpinan Dewi–Iing.
“Dalam kurun waktu yang relatif singkat, kami melihat adanya lompatan kinerja yang cukup menonjol, khususnya pada sektor pelayanan publik yang semakin responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga,” ujar Ahmad Syafaat kepada awak media, Senin (29/12/2025).
Menurut Syafaat, jika ditinjau dari perspektif New Public Service sebagaimana dikemukakan Denhardt dan Denhardt, pelayanan publik idealnya menempatkan masyarakat sebagai citizens, bukan sekadar pengguna layanan administratif. PURMA menilai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang selama 2025 mulai bergerak ke pendekatan tersebut.
“Pelayanan publik tidak lagi semata administratif, tetapi mulai mengedepankan keadilan, inklusivitas, dan partisipasi masyarakat. Ini terlihat dari perbaikan layanan dasar sekaligus penguatan program pemberdayaan sosial dan ekonomi warga,” jelasnya.
PURMA mencatat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada kategori baik, terutama pada layanan administrasi kependudukan, kesehatan dasar, pendidikan, dan layanan sosial. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar, dukungan terhadap sektor UMKM, serta program pemberdayaan desa menunjukkan tren kemajuan yang cukup signifikan.
“Memang kualitas layanan dan pembangunan belum sepenuhnya merata antar wilayah. Namun, capaian sepanjang 2025 mencerminkan konsistensi kebijakan, keberpihakan pada warga, serta stabilitas birokrasi yang relatif terjaga,” tegas Syafaat yang juga menjabat Ketua Yayasan Milenial Pandeglang Peduli.
Dari sudut pandang kepemimpinan transformasional, PURMA menilai efektivitas kepemimpinan Dewi–Iing tidak hanya tercermin pada capaian administratif, tetapi juga pada upaya mendorong perubahan kultur organisasi pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta memberdayakan masyarakat sebagai subjek pembangunan.
“Responsivitas terhadap pengaduan publik meningkat, koordinasi lintas OPD membaik, dan ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat semakin terbuka,” tambahnya.
PURMA juga menilai stabilitas pemerintahan daerah selama 2025 menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan. Dalam kerangka good governance, stabilitas birokrasi merupakan prasyarat terwujudnya efektivitas, akuntabilitas, dan keadilan sosial.
Meski demikian, PURMA menegaskan masih terdapat tantangan struktural yang perlu segera dibenahi, seperti ketimpangan kualitas pelayanan antar kecamatan, keterbatasan transparansi data kinerja pembangunan, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam evaluasi kebijakan publik.
“Dalam teori akuntabilitas publik, keterbukaan informasi dan partisipasi warga adalah kunci menjaga keberlanjutan pembangunan dan kepercayaan publik. Ini harus menjadi agenda serius ke depan,” ujarnya.
Sebagai penutup, PURMA menilai capaian Dewi–Iing sepanjang 2025 merupakan fondasi awal yang kuat dan progresif bagi pembangunan Kabupaten Pandeglang.
“Fondasi ini harus diperkuat dengan konsistensi kebijakan, penguatan sistem pengaduan berbasis data, serta komitmen menjadikan kesejahteraan dan kemandirian warga sebagai indikator utama keberhasilan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah perlu terus mengembangkan model pelayanan dan pembangunan yang benar-benar berorientasi pada warga dan berkeadilan sosial,” pungkas Syafaat.
