Kami, masyarakat Kabupaten Pandeglang, menyatakan kekecewaan dan kemarahan yang mendalam terhadap sikap para pejabat daerah yang terus berlindung di balik narasi “efisiensi” dan “keterbatasan anggaran” setiap kali rakyat menuntut perbaikan jalan dan infrastruktur dasar.
Bupati, Wakil Bupati, serta DPRD Kabupaten Pandeglang berulang kali menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah tidak memungkinkan untuk percepatan pembangunan. Namun di saat yang sama, publik dikejutkan dengan besarnya anggaran makan dan minum pejabat yang mencapai 8,8 milyar rupiah.
Ini bukan sekadar soal angka.
Ini soal rasa keadilan.
Ini soal empati.
Ini soal keberpihakan.
Bagaimana mungkin rakyat diminta memahami keterbatasan, sementara belanja konsumsi internal birokrasi tetap fantastis?
Bagaimana mungkin jalan rusak bertahun-tahun dianggap “belum prioritas”, tetapi anggaran jamuan dan rapat terus berjalan tanpa rasa malu?
Rakyat Pandeglang bekerja keras, membayar pajak, bertahan dengan infrastruktur seadanya. Sementara itu, pejabat yang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan publik justru terlihat lebih fokus menjaga kenyamanan internal mereka sendiri.
Kami menuntut:
- Transparansi penuh dan terbuka terkait rincian anggaran makan dan minum tersebut.
- Penjelasan rasional mengenai urgensi dan proporsionalitas anggaran itu dibanding kebutuhan infrastruktur dasar.
- Komitmen nyata untuk memangkas belanja operasional yang tidak mendesak dan mengalihkannya ke pembangunan jalan serta fasilitas publik.
Jangan lagi berlindung di balik kata “efisiensi” jika praktik anggaran tidak mencerminkan semangat penghematan itu sendiri.
Kepercayaan publik tidak hilang karena kekurangan anggaran.
Kepercayaan publik hilang karena ketidakkonsistenan dan ketidakpekaan.
Jika pejabat daerah masih ingin dihormati, maka tunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat, bukan sekadar retorika di podium.
Pandeglang tidak butuh pidato.
Pandeglang butuh bukti
