Narwala.id – Indonesia kerap dipuji sebagai salah satu negara denganpertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di tengahketidakpastian global. Berbagai pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, serta capaian makroekonomi seringdijadikan indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelolanegara. Namun, di balik narasi optimistis tersebut, terdapatpertanyaan mendasar yang perlu diajukan: “apakahpertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruhlapisan masyarakat, atau hanya menguntungkan kelompoktertentu?” Pertanyaan ini penting karena keberhasilanpembangunan tidak semata-mata diukur dari angkapertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana hasilpembangunan mampu menciptakan keadilan sosial bagiseluruh warga negara.
Secara statistik, kondisi kemiskinan di Indonesia memang menunjukkan tren yang membaik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada September 2024 tingkatkemiskinan Indonesia berada pada angka 8,57 persen atausekitar 24,06 juta jiwa, mengalami penurunan dibandingkanperiode sebelumnya. Namun demikian, angka tersebut masihmenunjukkan bahwa puluhan juta warga Indonesia hidupdalam kondisi rentan secara ekonomi. Selain itu, tingkatkemiskinan di wilayah perdesaan masih jauh lebih tinggidibandingkan wilayah perkotaan, yang mengindikasikanbahwa hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Di sisi lain, persoalan yang lebih kompleks bukan hanyakemiskinan, melainkan ketimpangan sosial. BPS mencatatbahwa rasio gini Indonesia pada Maret 2025 berada pada angka 0,375 dan kemudian menurun menjadi 0,363 pada September 2025. Meskipun menunjukkan perbaikan, angkatersebut masih mengindikasikan adanya kesenjangandistribusi pendapatan dan pengeluaran di masyarakat. Bahkanberdasarkan ukuran Bank Dunia, kelompok 40 persenpenduduk terbawah hanya menikmati sekitar 18-19 persendari total pengeluaran nasional. Artinya, pertumbuhanekonomi yang terjadi belum sepenuhnya menghasilkandistribusi kesejahteraan yang setara. (Badan Pusat StatistikIndonesia)
Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif konfliksosial dari Karl Marx. Marx berpendapat bahwa dalammasyarakat kapitalis, distribusi sumber daya ekonomicenderung terkonsentrasi pada kelompok yang memilikimodal dan kekuasaan ekonomi, sedangkan kelompok pekerjahanya memperoleh sebagian kecil dari nilai yang merekahasilkan (Marx, 1867). Pada kondisi Indonesia sendiri, teoriini masih relevan untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhanekonomi sering kali lebih banyak dinikmati oleh pemilikmodal besar, korporasi, maupun kelompok ekonomi atasdibandingkan masyarakat miskin dan kelas pekerja. Ketika investasi meningkat dan pembangunan berlangsung masif, manfaat ekonomi tidak selalu mengalir secara proporsionalkepada masyarakat yang berada di lapisan bawah.
Selain itu, teori stratifikasi sosial dari Max Weber menjelaskan bahwa ketimpangan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh akses yang berbeda terhadapkekuasaan dan status sosial (Weber, 1922). Sedangkan pada realitasnya sendiri di Indonesia, akses terhadap pendidikanberkualitas, pelayanan kesehatan, peluang kerja formal, bahkan akses politik masih sangat dipengaruhi oleh latarbelakang sosial ekonomi seseorang. Akibatnya, masyarakatyang telah berada dalam posisi menguntungkan cenderungmemiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan bahkanmeningkatkan status sosialnya, sementara kelompok miskin menghadapi hambatan struktural untuk keluar dari lingkarankemiskinan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalanketimpangan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkanjuga masalah politik. Politik seharusnya menjadi instrumenuntuk menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adilmelalui kebijakan publik. Akan tetapi, dalam praktiknya, kebijakan pembangunan sering kali lebih berorientasi pada pertumbuhan dibandingkan pemerataan. Infrastrukturmemang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pembangunan fisik tidak akan otomatis menyelesaikanpersoalan ketimpangan apabila tidak diiringi denganpeningkatan kualitas pendidikan, perlindungan tenaga kerja, reformasi agraria, serta perluasan akses ekonomi bagikelompok rentan.
Dalam perspektif sosiologi politik, keadaan seperti inidapat dipahami melalui konsep power elite yang dikemukakanoleh C. Wright Mills (1956). Mills menjelaskan bahwakeputusan-keputusan penting dalam masyarakat modern sering kali dipengaruhi oleh kelompok elite yang memilikikekuatan ekonomi, politik, dan birokrasi. Dan padapembangunan di Indonesia sendiri, terdapat kekhawatiranbahwa arah kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan kelompok yang memiliki akses terhadapkekuasaan dibandingkan kebutuhan masyarakat akar rumput. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya bersifat inklusifberpotensi menghasilkan ketimpangan baru.
Lebih jauh lagi, keberhasilan menurunkan angkakemiskinan tidak boleh membuat pemerintah mengabaikanmunculnya kelompok masyarakat rentan. Banyak keluargayang secara statistik tidak lagi tergolong miskin, tetapi masihsangat rentan terhadap guncangan ekonomi seperti kenaikanharga kebutuhan pokok, pemutusan hubungan kerja, ataukrisis kesehatan. Dan pada kondisi demikian, pertumbuhanekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan peningkatankualitas hidup secara nyata bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, indikator keberhasilan pembangunan tidakseharusnya hanya berfokus pada pertumbuhan ProdukDomestik Bruto (PDB), tetapi juga pada pemerataankesempatan dan kesejahteraan sosial.
Pembangunan sejatinya tidak hanya berbicara tentangangka, grafik, atau capaian ekonomi yang terus meningkatdari tahun ke tahun. Pembangunan yang sesungguhnya adalahketika setiap warga negara, tanpa memandang latar belakangsosial dan ekonominya, memiliki kesempatan yang samauntuk hidup layak, mengakses pendidikan yang berkualitas, memperoleh pekerjaan yang bermartabat, serta menikmatihasil-hasil pembangunan secara adil. Oleh karena itu, keberhasilan suatu negara tidak dapat diukur semata-mata daritingginya pertumbuhan ekonomi, melainkan darikemampuannya dalam menciptakan keadilan sosial bagiseluruh rakyat.
Realitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwapertumbuhan ekonomi Indonesia masih menyisakan berbagaipersoalan ketimpangan yang belum terselesaikan. Di satu sisi, pembangunan terus berlangsung dan investasi terusmeningkat, namun di sisi lain masih terdapat kelompokmasyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan publik, sertaterjebak dalam lingkaran kemiskinan yang bersifat struktural. Kondisi ini memperlihatkan bahwa manfaat pembangunanbelum sepenuhnya terdistribusi secara merata. Ketimpanganyang terus bertahan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menunjukkan adanya persoalan dalamdistribusi kekuasaan, akses, dan kesempatan dalam kehidupansosial.
Dan dalam hal tersebut, politik seharusnya hadir sebagaiinstrumen untuk mengoreksi berbagai bentuk ketidakadilansosial yang muncul dalam proses pembangunan. Politik tidakboleh hanya berfungsi sebagai sarana mempertahankanstabilitas atau mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjadi alat untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang selama ini berada di posisi rentan memperolehperlindungan dan akses yang setara terhadap sumber daya. Ketika kebijakan publik lebih banyak menguntungkankelompok yang telah memiliki modal dan kekuasaan, makapolitik kehilangan fungsi dasarnya sebagai representasikepentingan rakyat.
Pertanyaan “politik untuk siapa?” pada akhirnya bukansekadar kritik terhadap pemerintah atau elite politik, melainkan sebuah refleksi mengenai arah pembangunanbangsa. Jika pertumbuhan ekonomi hanya menghasilkanakumulasi kekayaan pada segelintir kelompok, sementarakesenjangan sosial terus melebar, maka pembangunan yang dibanggakan sesungguhnya belum sepenuhnya menghadirkankesejahteraan. Sebaliknya, pembangunan yang berkeadilanadalah pembangunan yang mampu menjangkau mereka yang berada di pinggiran, memberikan ruang bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan, dan memastikan bahwa kemajuanbangsa dirasakan secara kolektif oleh seluruh masyarakat.
Karena itu, tantangan terbesar Indonesia hari inibukanlah sekadar bagaimana mempertahankan lajupertumbuhan ekonomi, melainkan bagaimana memastikanbahwa pertumbuhan tersebut menjadi sarana untukmewujudkan keadilan sosial. Sebab pada akhirnya, sebuahnegara tidak akan dinilai dari seberapa tinggi gedung yang dibangun atau seberapa besar angka pertumbuhannya, tetapidari sejauh mana negara tersebut mampu menghadirkankehidupan yang lebih adil, bermartabat, dan sejahtera bagiseluruh rakyatnya. Jika politik gagal menjalankan fungsitersebut, maka gemerlap pertumbuhan ekonomi hanya akanmenjadi wajah indah yang menutupi kenyataan tentangketimpangan yang terus mengakar dalam kehidupan sosialmasyarakat Indonesia.
